SEJARAH

21 2016

 

SEJARAH KESBANGPOL

Kesatuan Bangsa dan Politik yang dahulu dikenal dengan Direktorat Jenderal Sosial Politik sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan nama nomenklatur yaitu dari Direktorat Jenderal Sosial Politik berubah menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan sekarang menjadi kesatuan  Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998 yang ditandai dengan berakhirnya sistem sentralisasi kekuasaan di pusat menjadi desentralisasi dengan penguatan Otonomi Daerah ditingkat Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan badan / lembaga di pemerintahan daerah termasuk di Provinsi jambi. Salah satu badan / lembaga yang dibentuk adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi yang merupakan likuidasi dari 2 (dua) instansi yaitu Direktorat Sosial Politik Provinsi Jambi dan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Provinsi jambi.

Likuidasi kedua instansi pemerintah daerah tersebut dilaksanakan berdasarakan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Sejalan dengan Peraturan Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi merupakan salah satu unit kerja di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang perangkat daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2008 Tentang uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Kemudian, seiring dengan adanya perubahan Nomenklatur / SOTK Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dirubah kembali menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi terjadi pula perubahan pada Bidang-bidang, yaitu menjadi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bidang Kewaspadan Nasional, Bidang Politik dan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi sehingga terjadi pula beberapa Program dan Kegiatan yang disesuaikan.