SOSIALISAI REGULASI DAN KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
04 2016

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi Jambi meyelenggarakan Sosialisai Regulasi dan Kebijakan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Jambi tahun 2016 yang bertempat di Ruangan Datuk Berhalo Hotel Novita, Kota Jambi, Jum’at ( 18/3 ), yang dibuka langsung oleh Gubernur Jambi H.Zumi Zola Zulkifli dengan mendatangkan narasumber Dirjen Polpum Soedarmo dan Sekda Provinsi Jambi Ridham Priskap. Terkait sosialisasi regulasi dan kebijakan urusan Pemerintahan Umum, Gubernur Jambi menyampaikan sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada regulasi utama yaitu urusan pemerintahan dibagi tiga, yakni urusan absolut urusan konkuren dan urusan Pemerintahan Umum dimana urusanpemerintahan umum meliputi :

a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila. Pelaksanaan UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian Bhinneka tunggal ika,serta pemeliharaan keutuhan NKRI.

b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku. Umat beragamaras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional,dan nasional.

d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

e) koordinasi pelaksanaan tugas-tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk meyelenggarakan permasalahan yang timbul dengan memperhatiakan prinsif demokrasi, hak asasi manusia,pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekuasaan,potensi serarta keanekaragamana daerah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila.

g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dialokasiakan intansi vartikal.

Dalam sambutannya Gubernur Jambi menyaampaikan bahwa urusan pemerintahan umum ini merupakan urusan pemerintahan yang berada langsung dibawah Presidan dan diselenggarakan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, Bupati/Walikota tingkat kabupaten/kota,dan bupati/walikota melimpahkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan kepada camat.

Regulasi kedua yang diamanatkan UU tentang Pemerintahan Daerah,lanjut zola, adalah membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkompinda ) Provinsi,Forkompinda Kabupaten/kota, dan forum koordinasi kecamatan yang diketuai oleh camat, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat masing-masing

Sedangkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam paparannya menyampaikan bahwa urusan pemerintahan umum memiliki peran starategis demi mantapnya pembangunan nasional, sekaligus sebagai upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, dan sejahtera. Dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa Indonesia, diperlukan upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara komprehensif dan holistik serta multidimensi yang melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa.