PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2012
22 2016

PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2012

KESBANGPOL LAKSANAKAN KEGIATAN RAKER BERSAMA TIMDU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT PROVINSI DAN KAB/KOTA SEPROVINSI JAMBI TAHUN 2015
17 2016

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, H.Ali Dasril, SH saat membuka Raker bersama Timdu penanganan koflik sosial tingkat Provinsi dan Kab/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2015 mengatakan: dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2015 tntang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, maka dalm melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan konflik sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2015 akan berpedoman Kepada PP no 2 Tahun 2015 tentang Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang No 7 Tahun 2012 tentang penaganan konflik Sosial dan Surat Edaran Mentreri Dalam Negeri No 460/964.SJ tanggal 23 februari 2015 tentang pembentukan Tim Terpadu.…

PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI OLEH PRESIDEN RI. H. JOKO WIDODO
24 2016

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi oleh Presiden RI H. Joko Widodo di Istana Mardeka

PEMERINTAH SIAPKAN DRAF REVISI UU PILKADA
21 2016

Pemerintah siap menyusun rancangan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, termasuk rancangan revisi undang-undang paket politik. Kesiapan hadir setelah sebelumnya pada rapat kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Komisi II, Senin (18/1) kemarin menyepakati pemerintah yang menyiapkan bahan rancangan revisi. 

“Terkait revisi pemerintah yang siapkan, tapi kan belum secara tegas disampaikan inisiatif di pemerintah. Makanya nanti kami akan laporkan, kami akan minta keputusan dari pak menteri (Mendagri, red),” ujar Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo, Rabu (20/1).

Meski belum diputuskan, pemerintah kata Soedarmo siap menyusun rancangan revisi yang dimaksud. Antara lain dengan memetakan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Baik itu terkait UU Pilkada maupun paket UU Pemilu.

“Coba bayangkan, partai yang nanti mendaftar yang lolos itu sepuluh terus ditambah partai Perindo, Idaman, PSI (Partai Solidaritas Indonesia, red). Bayangkan kalau misalnya nanti, ini kan harus ada aturan partai mana yang bisa ajukan calon presiden, karena ini kan bareng (pelaksanaan pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif, red)," ujar Soedarmo.

Karena masih akan dikaji, Soedarmo mengaku belum mengetahui apakah sistem pemilihan nantinya akan terbuka atau tertutup. Menurutnya, permasalahan-permasalahan masih akan dibahas lebih lanjut dengan berdiskusi dengan DPR.

“Permasalahannya kami bawa dan diskusikan dengan DPR, kemauan pemerintah seperti apa, DPR seperti apa ini belum clear. Makanya perlu nanti dibahas juga misalnya seperti apa parpol yang bisa ajukan capres dan cawapres," ujar Soedarmo.

 

SOSIALISAI REGULASI DAN KEBIJAKAN PEYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
04 2016

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi Jambi meyelenggarakan Sosialisai Regulasi dan Kebijakan Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Provinsi Jambi tahun 2016 yang bertempat di Ruangan Datuk Berhalo Hotel Novita, Kota Jambi, Jum’at ( 18/3 ), yang dibuka langsung oleh Gubernur Jambi H.Zumi Zola Zulkifli dengan mendatangkan narasumber Dirjen Polpum Soedarmo dan Sekda Provinsi Jambi Ridham Priskap. Terkait sosialisasi regulasi dan kebijakan urusan Pemerintahan Umum, Gubernur Jambi menyampaikan sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada regulasi utama yaitu urusan pemerintahan dibagi tiga, yakni urusan absolut urusan konkuren dan urusan Pemerintahan Umum dimana urusanpemerintahan umum meliputi :

a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila. Pelaksanaan UU Negara Republik Indonesia tahun 1945 pelestarian Bhinneka tunggal ika,serta pemeliharaan keutuhan NKRI.

b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.

c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku. Umat beragamaras, dan golongan lainnya, guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional,dan nasional.

d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

e) koordinasi pelaksanaan tugas-tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, untuk meyelenggarakan permasalahan yang timbul dengan memperhatiakan prinsif demokrasi, hak asasi manusia,pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekuasaan,potensi serarta keanekaragamana daerah,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila.

g) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dialokasiakan intansi vartikal.

Dalam sambutannya Gubernur Jambi menyaampaikan bahwa urusan pemerintahan umum ini merupakan urusan pemerintahan yang berada langsung dibawah Presidan dan diselenggarakan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, Bupati/Walikota tingkat kabupaten/kota,dan bupati/walikota melimpahkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di tingkat kecamatan kepada camat.

Regulasi kedua yang diamanatkan UU tentang Pemerintahan Daerah,lanjut zola, adalah membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkompinda ) Provinsi,Forkompinda Kabupaten/kota, dan forum koordinasi kecamatan yang diketuai oleh camat, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum di tingkat masing-masing

Sedangkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam paparannya menyampaikan bahwa urusan pemerintahan umum memiliki peran starategis demi mantapnya pembangunan nasional, sekaligus sebagai upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, dan sejahtera. Dalam rangka perwujudan cita-cita bangsa Indonesia, diperlukan upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara komprehensif dan holistik serta multidimensi yang melibatkan partisipasi seluruh komponen bangsa.

SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
06 2016

Kegiatan Sosialisasi Pencegakan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pelajar, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Merangin di Laksanakan pada Tanggal 23 Maret 2016 bertempat di  Aula Kesabangpol Kabupaten Merangin. Dengan Dukungan dana dari APBD Provinsi Jambi melalui DPA SKPD Bakesbangpol Provinsi Jambi Tahun 2016. Kegiatan ini Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Antisipasi Dini, Pencegahan, Penangan Rehabilitasi dan Fartisipasi Masyarakat. Adapun Peserta kegiatan tersebut terdiri dari  Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah , Komunitas Intelijen Daerah, Pelajar, Mahasiswa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Instansi terkait. Narasumber terdiri dari Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, Kepala BNN Provinsi Jambi, Ksbg Bin ops ditresnakoba Polda Jambi , Kabid Penangan Konflik Kesbangpol Prov. Jambi, Kepala Kesbangpol Kab. Merangin.

 

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut yang pertama Optimalisasi peran Kominda dan Pemda dalam rangka Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kedua Meningkatkan Koordinasi Konsolidasi serta sinergitas antar unsur Pelajar, Mahasiswa, Pemuda dan Tokoh Masyarakat dengan Pemda dalam rangka menyikapi Ancaman Bahaya Penyalahgunaan Narkotika ditengah-tengah Masyarakat Ketiga Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peserta dalam upaya menigkatkan kewaspadaan dan keterpaduan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Tahun 2016 ada dua kali Kegiatan Pertama di Kabupaten Merangin dan Kedua di Kota Sungai Penuh

 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAMBI GELAR KEGIATAN BELA NEGARA
06 2016

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi melalui Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan pada Tahun 2016 melaksanakan kegitan peningkatan kesadaran Bela Negara di tiga Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi yaitu kab Tanjung Jabung Barat, kab Merangin, dan Kota Sungai Penuh, peserta diikuti oleh pelajar dan generasi muda , adapun kegitan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pemahaman serta pengetahuan tentang kesadaran Bela Negara dan menumbuh kembangkan cinta tanah air, Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara serta menyakini bahwa Pancasila merupakan Dasar Negara  Indonesia  

KESBANGPOL PROVINSI JAMBI GELAR RAKOR FKUB SE.PROVINSI JAMBI TAHUN 2017
12 Oktober 2017

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkompimda, dan perwakilan umat beragama se Provinsi Jambi.

Rakor yang mengangkat tema “wujudkan solidaritas antar umat beragama menunjang program Jambi Tuntas 2021“ dibuka langsung oleh Gubernur Jambi melalui Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan SDM.

“Rakor ini bertujuan untuk membangun sinergitas antar FKUB kabupaten/kota se Provinsi Jambi, untuk meningkatkan solidaritas antar umat agama di Provinsi Jambi,” kata Kaban Kesbangpol Provinsi, Asnawi Ab, dalam laporannya.

Sementara itu, M Dianto, dalam sambutannya berharap, FKUB dapat menjadi penyambung tangan pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam upaya untuk mewujudkan Jambi yang Tertib, Aman dan Tentram, sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Jambi Tuntas 2021.

“Saya harap, FKUB menjadi forum yang mampu memecahkan permasalahan Umat. Sehingga bisa tercapainya Misi Jambi Tuntas 2021, untuk mewujudkan Jambi yang Tertib, Aman, dan Tentram dapat Terwujud,” 

KUNJUNGAN WANTIMPRES
04 Oktober 2017

Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, Rombongan disambut langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Bapak Drs. H.M. ASNAWI. AB, MM